Warga Pasangkayu Resah Sertifikat Tanahnya Ditolak Bank dan BPN

Eksekutif Hukum & Kriminal Nasional News Pasangkayu
Bagikan
  • 1
    Share

POLEWALI MANDAR,LINI1.COM – Warga kecamatan tikke raya, pasangkayu, sulawesi barat, resah lantaran sertifikat tanah yang mereka urus di BPN puluhan tahun lalu ditolak pihak perbankan dan BPN sendiri. Alasannya tanah serifikat warga masuk hgu milik perusahaan kelapa sawit nasional, yang belakangan baru masuk berinvestasi di  desanya. Anehnya pemerintah atau BPN tidak pernah memberkan batas-batas tanah yang dikelaim hgu dan tanah sertifikat. Warga menduga pejabat di pasang kayu berkongkalikong dengan pihak pengusaha untuk mencaplok tanah milik warga yang sudah dikelola turun temurun.

 

Tak hanya itu, warga pemilik lahan yang sudah puluhan tahun mengelola tanah dan perkebunan mereka secraturun temurun, jauh sebelum investor datang menanamkan investasi di desanya, juga resah lantaran upaya mereka melindungi hak atas namah mereka dari upaya pencaplokan tanah milik warga, juga ditolak pertanahan saat hendak mengurus sertifikat.

 

Akip, pemilik sertifikat lahan di Desa Lariang misalnya kecewa dan resah lantaran tanah miliknya yang sudah puluhan tahun mengantongi sertifikat kepmilikan atas nama dirinya, ditolak pihak Bank atas rekomendasi dari pihak Pertanahan yang menyatakan tanah milikya berstatus HGU milik peruahaan investor sawit di Pasangkayu.

 

Impian akip mendpatkan modal usaha mandiri menggunakan jaminan sertifikat tanah miliknya ditolak pihak Bank.

 

“Saya ka ceritanya mau tambah modal usaha tapi kecewa karena sertifikat tanah saya ditola bank katanya rekomendasi dari BPN,”jelas Akip.

 

Sementara pihak bank yang hendak dikonfirmasi terkait penolakan sertifikat warga mempersilahkan warawan menanyakan ke pihak BPN.

 

Akib tak habis pikir, sertifikat yang dikelurkan pihak BPN yang menegskan dirinya berhak atas tanah sesuai sertifikat yang dikeluarkan BPN malah dinyatakan tanahnya masuk HGU milik perusahan sawit yang noa bene baru beberapa tahun terakhir masuk ke desanya berinvestasi. Akib bingung lantaran sertifikat tanahnya seolah lebih rendah satus kepemilikannnya dengan hgu milik perusahaan.

 

Anehnya, pertanahan tampaknya lebih melayani dan membela kepentingan pengusaha yang notabene hanya mengantongi hgu dari pihak pejabat daripada membela warga yang megantongi hak sertifikat.

 

Samili lain lagi, pemilik dan pengelola kebun puluhan tahun secara turun temurun di kecamatan tikke raya ini juga mengeluh lokasi kebunnya yang hendak disertifikatkan lantaran maraknya aksi pencaplokan lahan milik warga juga kecewa lantaran usahanya melindungi kebun milinya dengan berupaya mensertifikatkan ke bpn, malah ditolak karena tanahnya dinyatakan bpn masuk hgu milik perusahaan.

 

“Saya sudah bermohon ke BPN karena khawatir lahan saya juga dicaplok tapi ditolak BPN katanya masuk HGU milik perusahaan,”jels Samali, pemilik kebun.

 

Samili lalu menilai kampanye presiden jokowi dengan program sejuta sertifikat untuk melindungi rakyat dari pencaplokan pengusaha raksasa yang kerap berkolaborasi dengan penguasa, hanya sekedar janji belaka. Faktanya warga kesulitan megurus hak sertifikat atas tanah mereka. Sementara pengusaha yang dengan modal hgu dengan mudah mendongkel masyarakat kecil dari atas lahan mereka yang sudah ia kelolah turun temurun.

 

Kepala desa Lariang, Firman  yang mengetahui persis asal usul kepemilikan lahan di desanya juga bingung. Pasalnya tanah warga yang selama ini jelas pemiliknya bahkan sudah ada yang mengantongi sertifikat karena punya dana mengurus sertikat ke pertanahan, belakangan dikelaim hgu yangmilik perusahaan.

 

Firman mendesak pemerintah daerah dan Bpn agar memperjelas batas-batas tanah hgu dan sertifikat warga agar tidak menimbulkan konplik sosial di kemudian hari, dengan pihak perusahaan yang belakangan baru masuk berinvestasi di desanya.

 

“Sya juga jadi bingung karena tanah yang sudah bersertifikat pun berubah jadi HGU. Harusnya pertanahan menunjukkan batas-batas HGU dan tanah sertifikat miik warga,”jelas Firman, Kades Lariang.

 

Kades lariang menjelaskan, pihaknyat elah meminta pihak pertanahan agar memfasilitasi pertemuan antara warga dan perusahaan agar keresahan warga bisa teratasi akibat pencaplokan beberapa wilayah desa sebagai HGU. Menurutnya, keresahan warga terjadi karena lokasi bersertifikat yang dilelola warga pun kini dicap oleh BPN sebagai hgu milik perusahaan.

 

Kepala Badan Pertanahan (BPN) Pasangkayu yang hendak dikonfirmasi terkait isu pencaplokan wilayah desa lariang yang dinyatakan masuk dalam peta hgu perusahaan sawit, menolak ditemui awak wartawan. Ia justru mengarahkan salah satu staf bpn untuk menjawab keresahan warga.

 

“Saya baru setahun di sini saya belu tahu keseluruhan mana oksi HGU dan mana lokasi srifikat. Namun menurut ketentuan HGU itu lebih dulu dari srtifikat,”jelas Haris Anshary, Staff BPN.

 

Haris Anshary, Staff BPN kepada sejumlah awak media hanya bercerita soal prosedur administrasi kepemilikan lahan. Tanpa menjawab keresahan warga dan pemilik lahan yang nota bene sudah mengantongi sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Bpn sendiri.

 

Mirinsnya, sekitar seribu kepala keluarga yang telah mendiami desa lariang dan hidup bercocok tanam di wilayahnya secara turun – temurun puluhan tahun lalu, tiba – tiba lokasi yang mereka huni dan garap, bahkan telah bersertifikat pun dikelaim pihak bpn pasangkayu sebagai hak guna usaha atau hgu salah satu perusahaan sawit di pasangkayu. (MTENG-09).

Gabung Bersama di Channel Youtube Kami : Lininews1


Bagikan
  • 1
    Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *