Kasus Pelecehan Seksual Mandek di Polisi, Aktifis Perempuan Demo Bupati Mateng

Anak dan Problematikanya Hukum & Kriminal Kriminal Mamuju Tengah Nasional News
Bagikan
  • 1
    Share

MATENG,LINI1.COM – Puluhan komunitas perempuan, pemuda dan mahasiswa di Mamuju Tengah (Mateng) Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (17/9/2018). Mereka menuntut dinas perindag dan bupati mamuju tengah memberikan sangksi tegas kepada hs, oknum pegawai di kanor dinas perindag yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Hd, seorang tenaga kontrak di dinas perindag mateng.

 

Lambatnya proses penyidikan dugaan kasus pelecehan seksual yang telah dilaporkan korban hd ke polis setempat mebuat puluhan aktifis perempuan, pemuda dan mahasiswa di Mamuju Tengah melakukan aksi protes ke kantor Bupati Mamuju Tengah.

 

Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, mereka mendesak pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah serta pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum hs, seorang pegawai yang diduga melakukan pelecehan skesual terhadap krban hd, salah satu pegawai kontrak di kanor dinas perindag mateg, padaawal september lalu.

 

“Pelaku pelecehan seksual harusnya diberi sanksi agar tidak menjadi preseden buruk bagi daerah dna pelaku kejahatan ksual lainnya,”tutur para pengunjuk rasaa saat berorasi di halaman kantor bupati Mateng.

 

Para pengunjuk rasa menilai kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum hd, sangat berdampak negatif dan mencoreng nama baik daerah mamuju tengah yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat.

 

Aksi unjuk rasa keluarga korban ini untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kebebasan perempuan untuk hidup tenang dan aman dari segala bentuk kkeerasan yang rawan menimpa kau perempuan di bumi mateng. Aksi unjuk rasa ini sendiri mendapat pengawalan ketat oleh pihak kepolisian setempat.

 

Komunitas perempuan dan keluarga korban yang hendak bertemu langsung dengan bupati mateng dan kepla dinas perindag mateng ecewa karena kedua pejabat tersebut sednag tidak berada di kantornya.

 

Sementara, pihak kepolisian yang menangni kasus dugaan pelecehan seksual yang diadukan Hd ke polisi mengalami jalan buntu. Polisi mengaku terbentur soal saksi-saksi di lokasi kejadian. Alasannya korban tak bisa menunjukan saksi-saksi yang bisa diitai keterngan saat kejadian berlangsung seperti dilaporan korban ke polisi.

 

Kapolsek Topoyo, Abdul Rajab mengaku tidak bisa bertindak semberono dalam mejalankan tugas apalagi langsung melakukan penahanan tanpa disertai alat bukti, apalagi langsung menahan hd sesuai dengan tuntutan pendemo.

 

Kapolsek mengatakan penahanan terhadap seseorang harus sesuai dengan standar prosedur hukum. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Topoyo saat menemui massa di depan kantor bupati mateng.

 

“Kita terkendala dengan saksi-saksi karena saat kejadian sednag tidak adasaksi di lokasi,”jelas Abdul Rajab, Kapolsek Topoyo .

 

Kapolsek mengatakan sulitnya mengungkap kasus asusila yang menimpa Hd dikarenakan saat kejadian tidak ada saksi mata, namun abdul rajab meminta agar massa bersabar karena saat ini pihak kepolisian tengah mengumpulkan alat bukti.

 

Massa baru mau membubarkan diri setelah wakil bupati mamuju tengah menerima beberapa perwakilan aksi. Selain itu wakil bupati mamuju tengah mengatakan saat menemui massa masih menunggu keputusan dari aparat kepolisian, kalau terbukti hs melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan hd, pemerintah akan segera memberhentikan hs sebagai dari tempatnya bekerja. (MMTENG-3).

Gabung Bersama di Channel Youtube Kami : Lininews1

 


Bagikan
  • 1
    Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *