Hambat Investasi, Bupati Polman Direkomendasikan Ombudsman RI ke Kemendagri

Applikasi Bupati Demokrasi Ekonomi Eksekutif Elpiji Hukum Lingkungan Nasional News Polewali Mandar Pungli
Bagikan
  • 2
    Shares

POLEWALI MANDAR, LINI!.COM – Sengketa terkait dugaan diskriminasi pelayanan publik yang melibatkan PT. Anugrah Djam Sejati, selaku investor pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan Bupati Polewali Mandar, selaku pemegang otoritas pemerintah daerah, akhirnya mulai menemukan titik terang.

Dalam rapat Pleno Ombudsman RI tertanggal 31 Desember 2019, yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menyatakan, Pemerintah Daerah Polewali Mandar sesuai hasil temuan, pendapat dan hasil pemeriksaan telah melakukan diskriminasi atau mal admistratif dalam pelayanan publik, terkait permohonan PT ADS ke pihak Ombudsman. Pemerintah daerah POlewali mandar dinilai menghambat investasi yang tidak selaras dengan semagat presiden Jokowi untuk mempermudah Investasi di daerah.

Dalam surat Rekomendasi Nomor : 000/RM.03.02-26/0101.2018/XII/2019  Tanggal 31 Desember 2019 tentang Maladministrasi oleh Pemerintah KABupaten Poelewali Mandar dalam pelayanan Izin lingkungan dan Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan pembangunan Satasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) atas nama PT. Anugrah Djam Sejati (ADS).

Salah satu rekomendasi ORI tersebut adalah meminta Pemerintah Daerah Polewlai Mandar untuk segera menerbitkan Perizinan mendirikan SPBE Sesuai perundang-undangan yang berlaku kepada PT ADS di lokasi yang sesuai RTRW serta menjamin kemudahan dan/atau mempercepatan dalam prosesnya sebagai ganti rugi atas maladministrasi dalam proses perizinan pembangunan SPBE atas nama PT ADS yang terjadi sebelumnya.

Ombudsman RI telah menyerahkan rekomendasi resmi kepada Bupati Polewali Mandar dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait praktik maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, terkait pelayanan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) atas nama PT. Anugrah Djam Sejati di Kantor Ombudsman, Senin (20/01) lalu.

Penyerahan rekomendasi ini dihadiri oleh Anggota Ombudsman Ninik Rahayu, Kepala Keasistenan Resolusi Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu, Perwakilan Inspektur Jendral Kemendagri, Perwakilan Gubernur Sulawesi Barat dan Abdul Latif Waris selaku pelapor.

Ninik Rahayu mengatakan bahwa Ombudsman RI sudah melakukan berbagai upaya agar tindakan korektif  yang dikeluarkan oleh Perwakilan Sulawesi Barat terkait objek sengketa yang terjadi di Polewali Mandar ditindaklanjuti. “Ombudsman berharap tidak perlu sampai tahap rekomendasi. Ombudsman sebagai pengawas menginginkan apabila ada keluhan masyarakat dapat diselesaikan,” ujar Ninik Rahayu.

“Sesuai dengan kewenangan di pasal 36 dan 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, maka sampailah pada tahap rekomendasi ini. Jika dalam waktu 60 hari rekomendasi tidak dilaksanakan, maka akan dilaporkan ke Presiden dan DPR,” Ninik melanjutkan.

Selain itu menurut Ninik, sesuai pasal 351 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan apabila terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. “Saya berharap Bupati Polewali Mandar bisa melakukan upaya secara serius dengan pelapor untuk mencari solusi sebagaimana rekomendasi Ombudsman,”jelasnya Ninik

Sesuai pasal 351 ayat 4 : Kepala daerah wajib melaksanakan rekomndasi Obdusman sebagai tindak lanjut pengaduan.

Abdul Watif Waris, selaku direktir PT ADS saat tiba di Polewali Mandar, Sulaweis barat, usai menerima surat rekomendasi  dari Ombudsman RI menyatakan, setelah sekian lama dirinya menunggu terbitnya Rekomendasi Ombudsman RI (ORI) karena dinilai memiliki “Kekuatan Pembuktian”  untuk dibawa “kemana-mana”. 

Selain ke Kemendagri dan Menseskab, Waris juga menyatakan dirinya telah berikhtiar,  juga akan menyurati dan menghadap  langsung pada Kementerian, Lembaga dan Instansi terkait dan Relevan dengan poin-poin yang tertuang dalam Rekomendasi ORI seperti; Kemenpan RB, BKPM, KPPU, KPK dll.

Kepada Kompas.com, Saat ini dirinya juga sedang mempertimbangkan maksud sahabatnya yang berprofesi sebagai Pengacara untuk menjadikan bukti Rekomendasi ORI ini menjadi basis data “kekuatan pembuktian di Pengadilan Pidana dan Perdata.

“Dalam Konteks ini, legal standing saya adalah Pelapor sekaligus korban Maladministrasi Penyelenggara layanan Publik oleh Pemda Polewali Mandar. Posisi saya bukan Pelayan seperti seorang  hamba melayani Raja, karena saya relatif memahami jika kita adalah Negara Hukum bukan Negara kekuasaan,”jelas Waris.

Pasca terbitnya Rekomendasi ORI ini, Waris menyatakan dirinya akan menyambut dan “meladeni” Sikap Pemkab Polman yang dinilai sejak awal menunjukan sikap pelayanan publik yang disiriminatif dna tidak ramah seperti yang diamanhkan pemeirntah. Waris menyatakan akan membuat langkah demi langkah sesuai kewenagan undnag-undnag yang ada, termasuk akan melihat, Apakah pemerintah Polewali Mandar atau terlapor segera menindak lanjuti surat Rekomendas ORI tsb, atau Pemkab Polman memilih tahapan Ombudsman melaporkan masalah ini ke Presiden dan DPR RI serta Mempublikasikannya

Rekomendasi Ombudsman RI tegas Waris, adalah bukti nyata praktek Maladministrasi yang dilakukna Bupati Polman; Menghambat Perizinanan dan Investasi dan melabrak Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bupati juga dinilai melabrak dan melanggar sejumlah Peraturan Perundang-undangan antara UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  (NB-04)


Bagikan
  • 2
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *