Kampanye Caleg PKS di Bubarkan Polisi dan Bawaslu

Demokrasi Hukum Legislatif Nasional News Pemilu Pendidikan Polewali Mandar
Bagikan

POLEWALI MANDAR,LINI1.COM – Kampanye partai PKS Polewali mandar, Sulawesi barat yang menggelar orasi di jalan raya terpaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu setempat, Selasa (19/3/2019). Kegiatan kampanye tersebut dinilai melanggra ketentuan pemilu karena digelar tanpa memiliki surat ijin dari kepolisian setempat.

Sedianya kegiatan ini berlangsung pukul 10:00 Wita, namun hingga pukul 11:00 Wita, selasa (19/3/2019), acara belum dimulai. Puluhan kader partai PKS yang telah hadir hanya duduk dan terlihat bingung menunggu kegiatan segera digelar.

Aksi ini diawali dengan longmarch dari sekretariat DPD PKS di jalan H.O.S Cokroaminoto, Polewali mandar menuju lampu merah di lapangan Pancasila, Polewali mandar.

Karena dinilai meklanggar ketentuan pemilu, Kampanye caleg partai PKS di Polewali mandar Sulawesi barat dibubarkan Polis dan Bawaslu.

Kegiatan kampanye ini dipimpin ketua DPD PKS M.Said, diikuti oleh sejumlah caleg DPRD Kabupaten dan puluhan kader PKS lainnya. Mereka membawa mobil yang mengangkut alat pengeras suara, serta berbagai atribut partai seperti bendera, spanduk, dan atribut lainnya.

Ketua DPD PKS Polman, Muh. Said, mengatakan, kegiatan PKS tersebut merupakan Flashmob, atau suatu bentuk kegiatan yang menyerupai orasi kepada masyarakat.

“Kami memilih dijalan karena disini tempatnya masyarakat lalu-lalang dan bisa melihat atribut partai kami,”jelasnya.

Said mengatakan, ada miss komunikasi antara pengurus partai dengan pihak kepolisian, sehingga surat izinnya belum diterbitkan. Kendati acaranya dibubarkan, namun DPD partai PKS Polman menyatakan akan tetap menggelar acara tersebut pada lain waktu.

“Sementara terpaksa kami tunda dulu, mungkin dua hari atau pekan depan,”imbuhnya.
Kaur Mintu Intelkam Polres Polman, Aiptu Jam’an mengungkapkan, bahwa hingga hari ini, belum ada laporan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari partai yang bersangkutan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Jam’an menjelaskan, mekanisme untuk mendapatkan surat izin kegiatan politik seperti itu adalah pengurus partai terlebih dahulu harus menyurat kepada aparat kepolisian minimal paling lambat satu minggu sebelum hari H nya dan paling lambat tiga hari sebelumnya.

“Baik itu kampanye dialogis, tertutup, pokoknya harus tercantum dan di laporkan, supaya kami bisa data berapa banyak jumlah massa, jurkam, alat peraga, rute dan lokasi tempat kegiata teraebut, dan lain sebagainya,”terangnya.

Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Polman, Arham Syah, menilai metode kampanye yang dilakukan PKS adalah pertemuan terbatas dan tatap muka.

“Harus ada ijin dari polisi dan tembusan dari Bawaslu dan KPU setempat. Namun setelah kami minta, mereka tidak dapat menunjukkan  dengan alasan  masih sementara pengurusan,”pungkasnya.

Arham menjelaskan, bahwa kegiatan PKS ini dinilai berkampanye karena mereka membawa alat peraga.

PKS dinilai melanggar karena setelah dilakukan cek ke kepolisian dna Bawaslu ternyata belum ada izinnya. Karenanya Bawaslu berinisiatif untuk menghentikannya karena dinilai melanggar ketentuan.

Arham mengigatkan, jika ada partai politik yang ingin melakukan suatu kegiatan kampanye aturannya sudah sangat jelas dalam peraturan PKPU, termasuk ketentuan izin dari kepolisian dna tembusan ke Bawaslu. (FT-02).

 

Kampanye Caleg PKS di Bubarkan Polisi dan Bawaslu

Gabung Bersama di Channel YouTube kami : Lininews1


Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *