Diduga Hambat Investasi Daerah, Tindakan Maladministrasi Bupati Polman Dilimpahkan Ombudsman Sulbar ke Pusat

Demokrasi Ekonomi Eksekutif Elpiji Hukum Nasional News Polewali Mandar
Bagikan
  • 1
    Share

MAMUJU,LINI1.COM – Ombudsman RI Sulawesi Barat akhirnya melimpahkan LAHP atas laporan tindakan maladministrasi terkait penundaan Penerbitan IMB Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik PT Anugrah Djam Sejati, di Desa Rea, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ke pihak Ombudsman RI di Jakarta.

Bupati Polman dinilai menghambat investasi dan tidak kooperatif menanggapi surat terkait LAHP Ombudsman untuk menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan pemda sebagai mana laporan PT Anugrah ke pihak Ombudsman Sulbar.

Pelimpahan ini dilakukan setelah menanti tindakan korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Sulbar dari Bupati Polewali Mandar yang tak kunjung dibalas hingga batas akhir 14 hari kerja, pengaduan Direktur PT. Anugrah Djam Sejati.

Dalam surat Ombudsman menyatakan, berdasarkan kewenangan Ombudsman RI Sulbar telah dilakukan untuk meminta penjelasan pihak Pemda Polewali Mandar atas masalah ini, namun hingga batas akhir yang ditentukan, Tim Ombudsman tidak menerima penjelasan  sehingga proses tindak lanjut diserahkan ke Tim Ombudsman RI.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, mengaku sangat menyesalkan kejadian ini, sebab menurutnya pelayanan publik Pemda Polman harusnya sudah menjadi pilot projek pelayanan publik yang ideal untuk wilayah Sulawesi Barat, setelah mampu melengkapi pemenuhan komponen layanan publik sebagaimana amanah UU 25/2009 bahkan telah mendapat predikat zona hijau.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar menyebutkan, pengaduan ini ke tim Ombudsman RI di Jakarta diharapkan bisa melakukan proses tindaklanjut dengan cepat, sebab koordinasi ke beberapa lembaga terkait juga lebih mudah, misalnya pihak Kementrian terkait atau KPK untuk meminta tanggapan atas persoalan ini.

“Melihat pemenuhan komponen layanan dasar di sejumlah OPD termasuk PTSP Kab. Polman sudah sangat lumayan, makanya kita heran juga kenapa masih ada pengaduan warga yang menjadi korban maladministrasi pengurusan perijinan, ini jadi pertanyaan,” Jelas Lukman (30/10/18)

Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa pengaduan direktur PT Anugrah Djam Sejati sudah kami limpahkan dan akan diambil alih oleh Tim Ombudsman RI di Jakarta. Prosesnya tidak lagi dikantor perwakilan (Ombudsman Sulbar red). Meski demikian pihaknya akan tetap memfasilitasi jika tim dari kantor pusat membutuhkan tambahan data atau hendak terjun langsung ke Kab. Polewali Mandar.

Menanggapi berlarutnya permohonan Penerbitan IMB Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) ke pemda Polewali Mandar, Direktur PT Anugrah Djam Sejati, Abdul Watif  Waris kepada LINI1.COM menyebutkan, Fungsi utama Pemerintah adalah Pelayan Masyarakat. Artinya memberika pelayan prima kepada masyarakat merupakan kewajiban hukum Pemerintah.

Menurut Watif  konteks pelayanan perizinan di Polman,   jelas menurut LAHP Ombudsman Sulbar, Pemkab Polman telah melakukan maladministrasi, yang secara terstruktur, sistimatis dan massif untuk menghambat investasi dengan mempersulit perizinanan di Polman. 

Watif mengaku sebagai pengusaha, pihaknya belum pernah melihat daerah maju dan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kulitas layanan publiknya buruk. “Jadi jangan heran jika Polewali Mandar nangkring dalam daftar daerah tertinggal dan miskin di Indonesia,”katanya. 

????????????????????????????????????

Watif mengkeritik Jargon  pemda “Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit” yang terpampang di DPM PTSP Polman itu hanyalah adalah bentuk kebohongan terhadap publik. 

Sembari menanti  Resolusi-Monitoring dan Rekomendasi dari ORI Pusat, PT. Anugrah Djam Sejati juga akan mengajukan aduan Ke Satgasnas Percepatan Investasi, Kemendagri, KemenPAN RB dan lembaga tekait lainnya. 

Rencana ini, kami sudah prakondisikan ke beberapa anggota Komisi II DPR RI, sebagai mitra kerja ORI Pusat.

Mengenai gugatan PT. Anugrah Djam Sejati ke PTUN dan PN, dengan pertimbangan dan strategi tertentu Pengacara  menurur Watif  sementara dipending. 

Watif menyatakan dirinya tidak akan mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan hak melalui mekanisme yang dimungkinkan oleh konstitusi negara yang sah. 

“Dan dengan dilimpahkannya masalah ini ke ORI Pusat akan saya jadikan sebagai “Laboratorium”  untuk menguji kekuatan Rekomendasi ORI terhadap pelaku maladministrasi,”pungkas Watif.  (MPOL-09)

 

Gabung Bersama di Channel Youtube Kami : Lininews1


Bagikan
  • 1
    Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *