Protes Pencaplokan Lahan, Warga Lariang Geruduk Kantor BPN Pasangkayu

Eksekutif Hukum & Kriminal Nasional News Pasangkayu
Bagikan

PASANGKAYU,LINI1.COM – Warga pemilik sertifikat lahan di Desa Lariang menggeruduk kantor badan pertanahan nasional (BPN) Pasangkayu, Sulawesi barat, Jumat (21/9/2018). Mereka resah lantaran sejumlah pemilik sertifikat yang hendak menjaminkan seritikat tanahnya untuk menambah modal usaha di bank ditola pihak perbankan dan bpn setempat. Alasannya tanah sertifikat warga tersebut masuk dalam wilayah hgu milik perusahaan kelapa sawit nasional yang belakangan berinvestasi di desa mereka.

 

Dugaan upaya pencaplokan lahan milik warga secra sistematis oleh sejumlah oknum pejabat dengn pihak perusahaan pengolahan sawit nasional yang tengah menanamkan investasi di Pasangkayu Sulawesi Barat terus berangsung.

 

Tak hanya warga yang sudah turun temurun menggarap lahan mereka sebagai mata pencaharian yang resah karena terancam kehilangan hak atas tanah mereka, namun pemilik sertifikat pun kini resah. Tanah mereka yang sudah puluhan tahun disertifikatkan pun statusnya tiba-tiba dikelaim sebagai hgu milik perusahaan.

 

Warga makin resah karena usaha mereka untuk menambah modal usaha dengan cara menjaminkan sertifikat tanahnya di bank malah ditolak perbankan. Alasannya pihak bpn telah merekomendasikan jika tanah serifikat milik warga masuk dalam wilayah hgu milik perusahaan.

 

Warga tak habis pikir lantaran sertifikat di tangan mereka justru dikeluarkan oleh pihak bpn sendiri. Warga jadi bingung lantaran keabsahan tanahnay ya sudah mendapat pengakuan sertifikat puuhan tahun berubah sekejab hanya karena sejumlah investor sawit sedang masuk ke desa mereka

 

Abd Rajad Yasim, Warga Desa Lariang mengatakan, warga termasuk dirinya mengaku resah dan mendatangi kantor bpn untuk memperjelas batas-batas kepemlikan lahan sertifikat miliknya yang dikelaim pihak perusahaan sebagai lokasi hgu milik perusahaan.

 

“Kita heran juga, warga sudah puluhan tahun dna turun temurun di lokasi lengkap dnegan sertifikatnya tiba-tiba langsung dikelaim HGU padahal sudah disertifikatkan sejak puluahan tahun lalu,”jelas Abd Rajad Yasim, Warga Desa Lariang .

 

Rajab mendesak agar kepala BPN selaku reglator yang mengeluarkan sertifikat, memfasilitasi pertemukan warga dengan pihak perusahaan yang diduga melakukan pencaplokan lahan milik warga termasuk yang sudah bersertifikat puluhan tahun sebelum perusahaan berinfestasi di desanya.

 

Warga menyebutkan 70 persen tanah milik warga di wilayah Desa Lariang masuk dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit yang sedang gencar berinvestasi sawit di Pasnagkayu.

 

Hal tersebut membuat warga desa lariang berang dan mendatangi kantor badan pertanahan kabupaten pasangkayu. Belasan warga yang cemas tanahnya dicaplok menggeruduk kantor BPN Pasangkayu untuk mempertanyakan sistem administrasi pertanahan, termasuk asal usul kepemilikan lahan dan HGU yang dikelain milik perusahaan.

 

Kedatangan warga di kantor bpn membuat sejumlah pegawai BPN terkejut. Warga yang datang meminta untuk dipertemukan langsung dengan Kepala BPN Pasangkayu, Budi Doyo. Setelah sempat ditemui oleh staff bpn, kepala bpn akhirnya diterima langsung oleh kepala BPN di ruang kerjanya.

 

Warga yang mendesak kepala Bpn agar meperlihatkan peta dan batas-batas kepemilikan lahan termasuk wilayah Hgu milik perusahaan dan sertifikat milik warga, enggan membeberkannya.

 

Meski yang paling behak menentukan batas-batas kepemilikan lahan termasuk sertifikat dan hagu, namun kepala BPN Budi Doyo tampak bermain kerambol, ia berjanji akan mempertemukan warga dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa yang nota bene adalah pemohon HGU, terkait sengketa kepemilikan lahan yang meresahkan warga setempat yang sudah puuhan tahun berdomisili di lokasi.

 

“Saya berjanji tahap pertama warga kita minta untuk membawa dokumen-dokumen kepemilikan jika perlu kami akan lakukan ceck plot di loksi,”jelas Budi Doyo, Kepala BPN Pasangkayu.

 

Kepala BPN Pasangkayu mengatakan, telah menerima surat dari kepala desa lariang yang meminta agar pihak bpn mempertemukan pihak manajemn PT Letawa dengan warga, namun karena kesibukan permintaan itu molor,  budi berjanji minggu depan pihaknya akan mefasilitasi pertemuan antarawarga dengan pihak perusahaan.

 

Sementara warga yang lahannya diduga dicaplok masuk ke dalam wilayah HGU diminta kepala BPN untuk melengkapi berkas atau foto copy tanda bukti kepemelikan lahan aar bisa dilaporkan dan diteliti.

 

Namun hingga berita ini diturunkan pihak Letawa Melalui CDO yang dihubungi untuk dikonfirmasi terkait dugaan pencapolkan lahan miik warga atas nama hgu, belum ada balasan. (Mteng-03).

Gabung Bersama di Channel Youtube Kami : Lininews1


Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *